RI Cuekin Ancaman Trump ke BRICS, Fokus Nego Tarif 32%

4 months ago 56
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan ancaman tarif impor 10% kepada negara-negara BRICS. Namun pemerintah Indonesia mengaku tak gentar menghadapi wacana tersebut dan tetap fokus memperjuangkan agar tarif impor 32% untuk Indonesia bisa ditekan lebih rendah.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah tetap mencatat ancaman itu, hanya saja belum melihatnya sebagai kebijakan resmi yang harus segera direspons.

"Kita mencatat itu, tapi kita tidak mempertimbangkan secara khusus. Kita anggap sekarang yang tarif finalnya yang 32% kemarin, itu yang kita perjuangkan," ujar Haryo dalam keterangan pers di kantornya, Rabu (9/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Haryo, ancaman tambahan tarif untuk negara-negara BRICS yang dilontarkan Trump masih berupa wacana belaka. Pemerintah Indonesia pun tidak melihat ada kalkulasi resmi yang dikeluarkan pemerintah AS terkait rencana tersebut.

"Kita juga tidak tahu apakah ini 10% yang disampaikan itu sudah jadi perhitungan atau nggak, kita nggak banyak melihat itu," ujarnya.

Haryo menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah melobi agar tarif yang sudah diumumkan Trump sebelumnya, yakni 32%, bisa ditekan menjadi yang terendah di antara negara ASEAN lainnya.

"Kita melihat sekarang posisi 32% itu dan kita inginkan kita lebih rendah dari itu. Targetnya kita termasuk yang rendah di ASEAN atau mungkin lebih rendah," tegasnya.

Sebelumnya, ancaman tarif tambahan 10% terhadap negara-negara BRICS diungkapkan Trump saat para pemimpin BRICS menggelar pertemuan tingkat tinggi di Brasil beberapa hari lalu.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto di forum BRICS memastikan pertemuan tersebut tidak pernah diarahkan untuk melawan AS atau negara manapun.

"Pertemuan BRICS ini kan tidak ada upaya apapun untuk melawan Amerika atau yang lain ya. Bahwa pertemuan BRICS ini kan tujuan utamanya untuk mempersatukan negara berkembang, mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi," ujar pria yang akrab disapa Tata itu di sela KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (8/7/2025).

Tata juga menegaskan ancaman tarif dari Trump sama sekali tidak masuk dalam pembahasan para pemimpin BRICS. Forum BRICS justru lebih banyak membahas isu-isu global seperti lingkungan hidup, kesehatan, multilateralisme, dan situasi ekonomi dunia.

"Jadi tidak ada langkah-langkah untuk melawan suatu negara, suatu kelompok negara. Justru isu-isu yang dibahas, tadi yang saya sampaikan seperti lingkungan hidup, mengenai kesehatan, kemarin kita bahas masalah situasi global, multilateralisme, bagaimana kita bisa memperkuat multilateralisme," jelas Tata.

(hal/rrd)

Read Entire Article