4 months ago
8
Serang -
Gubernur Banten Andra Soni berharap agar anggaran untuk penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ditanggung oleh pemerintah pusat. Menurutnya, anggaran untuk P3K itu akan membuat anggaran belanja pegawai lebih dari 30 persen jika dibebankan ke APBD.
"Sementara masih kita dianggarkan di APBD. Sambil kita menunggu kebijakan pemerintah pusat. Kita berharap sih mudah-mudahan bisa dibiayai oleh pemerintah pusat," ucap Andra di Kota Serang, Jumat (25/7/2025).
"Saat menjadi beban APBD, ini otomatis angka toleransi belanja pegawai kita akan melampaui. Dan ini terjadi di semua daerah. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi dari pemerintah pusat," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pengangkatan P3K merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Karena itu, ia berharap agar gaji pokok dibayar oleh pemerintah pusat.
"Ya harapan kita, karena ini perintah dari pemerintah pusat untuk tidak ada lagi honorer," katanya.
Menurut Andra, Pemprov perlu mengeluarkan anggaran sekitar Rp 900 miliar. Dana tersebut dinilai cukup besar untuk APBD Provinsi Banten yang sekitar Rp 11 triliun.
"Dan kondisinya, kita harus menganggarkan satu tahun itu kurang lebih setara Rp 900 M. Pokoknya lumayan besarlah ya. Sangat besar menurut saya," katanya.
Diketahui, Pemprov Banten akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 11.737 orang pada 2025. Pemprov Banten pun sedang menyusun anggaran untuk memberikan gaji dan hak lainnya kepada P3K tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyampaikan ada ketentuan bahwa anggaran belanja pegawai dari APBD jangan lebih dari 30 persen. Namun, Deden menyebut adanya pengangkatan P3K akan membuat anggaran belanja pegawai lebih dari 30 persen APBD.
Karena itu, Deden akan bersurat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar ada relaksasi atau pelonggaran aturan.
"Pertama, kita usulkan pada Kementerian Keuangan, supaya ada relaksasi besaran belanja pegawai," ujarnya, Rabu (23/7).
Jika usaha pertama tak berhasil, Pemprov menyebut akan ada efisiensi anggaran pada belanja daerah. "Kedua, mau tidak mau, ambil keputusan yaitu efisiensi belanja pegawai agar tak lebih dari 30 persen," katanya.
Tonton juga video "Andra Soni Susur Kali Banten Sambil Joget 'Aura Farming'" di sini:
(aik/isa)
