BGN Minta Tambah Rp 118 T untuk MBG 2026, Komisi IX DPR Wanti-wanti Pemborosan

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyikapi usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di 2026. Yahya mewanti-wanti pemborosan jika pelaksanaan MBG tak disertai dengan penyelesaian masalah di akarnya.

"Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi," kata Yahya kepada wartawan, Senin (14/7/2025).

Yahya menyoroti rendahnya edukasi gizi sejak usia dini. Yahya juga mendorong pemberian edukasi terkait nutrisi bagi anak-anak oleh orang tuanya.

"Seperti rendahnya edukasi gizi sejak usia dini, lemahnya akses terhadap pangan sehat dan terjangkau di daerah, serta minimnya literasi nutrisi di sekolah- sekolah," ujarnya.

Komisi IX DPR RI menyebut akan mempertimbangkan lebih dalam usulan tambahan anggaran itu. Ia mengatakan semestinya program ini juga disertai dengan kesadaran masyarakat akan gizi yang benar dan seimbang.

"Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR," kata Yahya.

"Program MBG adalah program mulia, namun anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, tetapi untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya pengawasan yang ketat dan berlapis terhadap pelaksanaan MBG. Ia mengatakan anggaran yang diberikan ke BGN adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat.

"Anggaran sebesar ini harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Bukan hanya audit oleh BPK, tetapi juga pelibatan masyarakat, akademisi, dan media dalam mengawasi jalannya program," kata Yahya.

"Ke depan, Komisi IX DPR akan terus mengawal agar MBG tidak menjadi kebijakan simbolik atau proyek jangka pendek menjelang tahun politik, melainkan menjadi kebijakan negara yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, keadilan pangan, dan pembangunan manusia yang sehat secara berkelanjutan," imbuhnya.

BGN Minta Tambahan Anggaran

Kepala BGM, Dadan Hindayana, sebelumnya buka-bukaan isi pembahasan rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (10/7). Ia menyebut BGN mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp 217 triliun. Namun, menurut Dadan untuk mencapai target penerima 82,9 juta orang, jumlah anggaran tersebut hanya bisa sampai Agustus 2026.

"Nah sekarang kami sudah diberi anggaran indikatif Rp 217 triliun, kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta penerima, maka 82,9 juta penerima sudah mulai dari Januari. Itu artinya, Rp 25 miliar/bulan lebih, jadi Rp 217 triliun itu akan habis terserap akhir Agustus (2025)," jelasnya.

Dalam hitung-hitunganya untuk memenuhi realisasi akhir 2026, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 118 triliun. Angka itu jauh melampaui anggaran BGN 2025. Artinya, jika ditambah dengan pagu indikatif 2026 sebesar Rp 217 triliun, anggaran MBG 2026 mencapai Rp 335 triliun.

"Kita usulkan tambahan Rp 118 triliun," ucapnya.

Untuk target tahun ini, Dadan menargetkan bulan depan mencapai 20 juta penerima MBG. Dengan begitu penyerapan anggarannya mencapai Rp 7 triliun per bulan.

"September, karena kita sudah melihat ada SPPG yang siap,kita perkirakan sudah akan melayani 40 juta (penerima), 40 juta ini artinya sudah akan menyerap (anggaran) Rp 14 triliun satu bulan. Nanti kita akan tingkatkan lagi, minimal 50 juta (penerima) 60 juta," pungkasnya.

(dwr/whn)