Buntut Raja Ampat, Anggota DPR Dorong Evaluasi Pertambangan di Area Konservasi

Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI, Andika Satya Wasistho, mendukung pencabutan izin terhadap 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Bukan hanya bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan, tambang di Raja Ampat juga akan merusak pariwisata setempat.

"Raja Ampat adalah salah satu warisan alam paling berharga yang dimiliki Indonesia. Kehadiran tambang nikel di kawasan ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tapi juga berpotensi menimbulkan dampak kerusakan fondasi utama ekonomi lokal yang bertumpu pada pariwisata bahari," kata Andika kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

Andika mendukung langkah pemerintah menghentikan kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyebutkan keberadaan ekosistem di Tanah Air mesti diprioritaskan.

"Raja Ampat adalah kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Menambang di sana adalah tindakan yang bertolak belakang dengan komitmen kita terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan," ujarnya.

Legislator Golkar ini menegaskan pentingnya menata ulang kebijakan pertambangan nasional agar lebih adaptif terhadap kawasan-kawasan konservasi. Ia meminta agar daerah yang memiliki nilai ekologi dan sosial tinggi seperti Raja Ampat tak dirusak.

"Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan lama, membiarkan alam kita hancur atas nama investasi jangka pendek. Kita perlu keberanian politik untuk berkata 'tidak' terhadap investasi yang merusak," tambahnya.

Andika juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang diberikan di kawasan konservasi dan zona rawan ekologis seperti Raja Ampat. Andika tak ingin alam Indonesia hanya dieksploitasi yang nantinya berdampak ke makhluk hidup yang ada di sana.

"Pemerintah harus hadir. Kita tidak bisa membiarkan eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan memberikan keuntungan pada pihak tertentu," ujar Andika.

"Pertimbangan strategis terhadap eksplorasi nikel Indonesia sebagai salah satu komoditi tambang terbaik dunia penting untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan kami memiliki komitmen itu," sambungnya.

Prabowo Cabut Izin Tambang 4 Perusahaan di Raja Ampat

Diketahui, pemerintah mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat itu kini dicabut.

Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Jumpa pers ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat.

"Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," kata Prasetyo Hadi.

(dwr/eva)