6 months ago
48
Jakarta -
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa komisioner Bawaslu Pandeglang. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Pemeriksaan itu berdasarkan perkara nomor 22-PKE-DKPP/1/2025. Pemeriksaan dilakukan di kantor KPU Banten.
Ketua Bawaslu Pandeglang Febri Setiyadi mengaku hadir dalam pemeriksaan tersebut. Ia mengungkapkan pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan money politics atau politik uang di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, pada masa kampanye Pilkada Pandeglang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aduannya terkait peristiwa money politics di Kecamatan Banjar yang kemarin sempat viral. Jadi Pelapor merasa tidak puas atas penanganan pelanggaran, jadi dilaporkan ke DKPP. Kami secara kelembagaan mengikuti proses yang dilakukan oleh DKPP," kata Febri, Rabu (28/5/2025).
Febri mengatakan, pada saat pemeriksaan, pelapor tidak hadir. Namun, katanya, unsur dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu hadir semua.
"Untuk Pengadu kemarin tidak hadir tapi pihak terkait alhamdulillah hadir, dari 3 anggota Bawaslu Pandeglang dan dari Gakkumdu, unsur kepolisian, serta kejaksaan juga hadir," katanya.
Febri mengeklaim, selama proses pemilu dan pilkada, Bawaslu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia mengeklaim setiap laporan masuk tidak pernah diabaikan oleh Bawaslu.
"Secara kelembagaan kami sudah merasa maksimal melakukan upaya penanganan pelanggaran karena pintu masuknya di laporan. Dan kami tidak merasa ada satu tahapan pun yang diabaikan, baik di aturan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan peraturan bersamanya di Sentra Gakkumdu," katanya.
Dimintai konfirmasi terpisah, ketua majelis pemeriksa, J Kristiadi, mengatakan pemeriksaan masih dalam proses. Menurutnya, pembacaan putusan belum dilakukan.
"Masih diproses. Tunggu waktu baca putusan," singkat Kristiadi.
(dek/dek)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
