Dituntut ASN untuk Dicopot, Ini Respons Kepala BRIN

Jakarta -

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko buka suara usai sejumlah aparatur sipil negara (ASN) menggelar demo di kantor BRIN, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus). Tri mengatakan para pegawai itu protes karena masih berada di posisi penempatan sementara.

"Para pegawai yang protes ini adalah pegawai BRIN yang berada di penempatan sementara karena belum mendapatkan tempat di homebase kawasan BRIN, karena ketidaksesuaian kapasitas dan kompetensi, atau terkena hukuman disiplin," kata Tri kepada detikcom, Selasa (27/5/2025).

Tri menerangkan mereka masih berada di penempatan sementara karena ketidaksesuaian kompetensi atau terkena hukuman disiplin. Dia menyebut sebagian pegawai kini sudah dalam proses mutasi ke luar lembaga.

"Sebagian besar dari mereka dalam proses untuk mutasi eksternal ke K/L lain maupun Pemda," ujarnya.

Tri menyebutkan BRIN melakukan mutasi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai lembaga pemerintah. Dia mengatakan hal itu juga dilakukan agar ASN bekerja optimal sesuai kompetensi yang dimiliki.

"Hal ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab BRIN sebagai lembaga pemerintah yang dibiayai publik, dengan memastikan setiap ASN bekerja secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi," katanya.

Tuntutan ASN BRIN

Sejumlah ASN BRIN menggelar demo di depan lobi Gedung BJ Habibie. Mereka menggelar orasi dan membentangkan sejumlah spanduk tuntutan.

"Terkait dengan kebijakan dan keputusan yang sudah dilakukan oleh Kepala BRIN, ada unsur-unsur penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya," kata orator bernama Afandi.

Sejumlah petugas keamanan dan kepolisian turut menjaga jalannya demo. Afandi menyampaikan para peserta aksi memberikan masukan kepada manajemen BRIN.

"Sehingga kami selaku ASN memberikan satu fungsi kontrol kami sebagai bahan masukan ke manajemen pimpinan BRIN untuk bisa melihat ini sebagai satu bentuk pelanggaran yang dibuat terhadap kami ASN BRIN," tuturnya.

Dia menyampaikan sejak November 2024 telah terjadi ketimpangan distribusi pegawai di BRIN. Hal tersebut jugalah yang menjadi tuntutan.

"Untuk saat ini, dalam program pemetaan yang dilakukan akhir November 2024 kemarin sampai hari ini, ada ketimpangan-ketimpangan yang tidak mengacu pada standar pendistribusian pegawai. Kita berasakan meritokrasi karena basisnya berdasarkan kompetensi, kinerja, selain experience dari ASN itu sendiri," jelasnya.

Selain itu, Afandi mengatakan ada fasilitas milik BRIN di daerah yang telantar karena kebijakan sentralistik yang dilakukan. Dia mengatakan hal tersebut tidak meningkatkan performa BRIN secara keseluruhan.

"Teman-teman saat ini perlu ketahui bahwa terjadinya penelantaran fasilitas-fasilitas riset karena sentralistik yang dibuat pimpinan sehingga aset-aset riset di daerah itu tidak difungsikan dengan dalih efisiensi," ucapnya.

"Itu tidak berefek pada penaikan performa BRIN sendiri. Kondisi BRIN makin terpuruk, tidak ada peningkatan kinerja, tidak pengaturan standar bekerja yang sesuai dengan basis kompetensi pegawai. Yang hanya ada praktik liar yang sengaja dibiarkan oleh pimpinan BRIN dan kroni-kroninya," lanjut dia.

Adapun pada spanduk yang dibawa ASN pendemo berisi lima tuntutan. Berikut isi tuntutannya:

1. Turunkan Kepala BRIN beserta kroninya
2. Batalkan penempatan sementara
3. Kembalikan seluruh sivitas BRIN ke daerah asalnya
4. Fungsikan kembali kantor-kantor BRIN daerah
5. Usut tuntas dosa-dosa Kepala BRIN beserta kroni-kroninya.

(whn/jbr)