Eddy Soeparno Bicara Urgensi Transformasi Industri Nikel yang Berkelanjutan

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi syarat utama bagi industri nikel Indonesia. Hal itu dilakukan agar tetap dapat bersaing di pasar ekspor global, dan mendorong pelaku usaha untuk segera berbenah secara transparan dan berkelanjutan.

"Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah proaktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator, dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi license to operate di sejumlah besar negara di dunia," jelas Eddy dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).

Eddy hadir sebagai pembicara kunci dalam ESG Mining Forum 2025 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta. Eddy menekankan bahwa prinsip ESG kini bukan lagi sekadar inisiatif para pelaku usaha untuk meningkatkan kredibilitasnya, melainkan telah menjadi prasyarat utama dalam menjalankan kegiatan bisnis, khususnya di sektor pertambangan.

Ia menambahkan bahwa sejumlah lembaga keuangan bahkan telah menetapkan standar ESG sebagai syarat utama sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha. Selain itu, negara-negara tujuan ekspor produk turunan nikel Indonesia, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, juga mensyaratkan adanya proses produksi yang mengimplementasikan ESG secara transparan dan menyeluruh.

"Untuk negara tujuan ekspor nikel Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika, ESG merupakan market access credentials. Tanpa adanya penjelasan tentang tata kelola ESG yang transparan, produk turunan nikel kita akan ditolak," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Eddy mendorong para pelaku industri nikel nasional untuk segera berbenah diri dan menerapkan prinsip ESG secara serius dan menyeluruh, demi kelangsungan usaha di pasar ekspor.

"Permasalahan tambang dan smelter nikel Indonesia yang sarat dengan pemberitaan negatif seperti kecelakaan kerja, deforestasi, dan pembuangan limbah ke laut harus segera dijawab dengan aksi nyata dengan melakukan ESG secara konsekuen, transparan, dan siap diaudit jika perlu," tegasnya.

Eddy juga menegaskan bahwa dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi pemimpin global dalam pertambangan nikel berkelanjutan.

"Saya sepenuhnya percaya bahwa kerja sama regulator dengan pelaku usaha dan didukung oleh lembaga keuangan serta pemegang saham yang memprioritaskan ESG, mampu membawa Indonesia menjadi negara yang memimpin industri ekstraktif secara berkelanjutan," ungkapnya.

Ia pun mengingatkan bahwa dunia telah berubah. Isu keberlanjutan, transisi energi, pemberdayaan perempuan, dan tata kelola yang baik kini sangat diperhatikan oleh konsumen, lembaga keuangan, bahkan lembaga pemeringkat risiko global.

"Tekanan terhadap permasalahan lingkungan hidup, tata kelola dan isu-isu sosial tidak lagi menjadi ranah para aktivis lingkungan semata, tetapi juga masyarakat luas. Mulai dari konsumen, lembaga adat, institusi perbankan, kaum muda milenial, bahkan tokoh-tokoh internasional yang berpengaruh seperti Bill Gates dan Warren Buffet," ucapnya.

Menutup pernyataannya, Eddy menegaskan komitmennya sebagai pimpinan MPR untuk mendukung arah pembangunan ekonomi Indonesia yang berpihak pada prinsip keberlanjutan.

"Sebagai pimpinan MPR, saya akan berada di garda depan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita ke depannya mendahulukan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, sesuai amanat konstitusi pasal 33 (4)," tutupnya.

Tonton juga Video: Bahlil Menghadap Prabowo, Bahas Hilirisasi Nikel-Bangun Kilang DME

(ega/ega)