4 months ago
20
Jakarta -
Eks komisioner Kompolnas Poengky Indarti sepakat dengan permintaan kenaikan anggaran Polri untuk 2026. Kenaikan anggaran tersebut sebesar Rp 63,7 triliun.
"Sebagai pemerhati kepolisian, saya sangat setuju. Ketika menjadi Komisioner Kompolnas, saya berkunjung ke satwil-satwil (satuan wilayah) dan satker-satker (satuan kerja), bahkan hingga ke pelosok-pelosok, perbatasan negara, dan wilayah-wilayah terluar. Saya melihat masih banyak kekurangan dana Polri bagi kebutuhan peningkatan profesionalitas SDM Anggota," ujar Poengky kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).
Poengky juga melihat keterbatasan alat material khusus (almatsus), anggaran sarana prasarana (sarpras), dana operasional baik untuk penegakan hukum maupun kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta gaji dan tunjangan anggota Polri. "Apalagi ada dua polda baru di Papua Tengah dan Papua Barat Daya yang perlu mendapat perhatian agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," sambung Poengky.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poengky menilai Polri perlu memodernisasi sarpras untuk mengimbangi modus kejahatan di era perkembangan zaman. Sebab, lanjut dia, kejahatan kian canggih.
"Harus memodernisasi sarana prasarananya untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang kian canggih," ucap Poengky
Poengky menyadari gaji polisi di Indonesia terendah dibanding negara,-negara kawasan ASEAN. Perbandingan mencolok, tambah Poengky, juga tercermin dari gaji polisi Indonesia yang mengikuti misi perdamaian PBB di negara konflik.
"Terkait kesejahteraan anggota Polri, jika kita bandingkan dengan gaji Kepolisian di negara-negara ASEAN, gaji polisi Indonesia termasuk yang terendah. Saya bandingkan juga performa polisi Indonesia yang mengikuti misi perdamaian di luar negeri, misalnya seperti misi PBB di Darfur Sudan, di sana polisi kita digaji sekitar Rp 18 juta, makan-minum-tempat tinggal dan sarana prasarana lengkap dan modern, serta didukung asuransi yang memadai," jelas Poengky.
Dia menyebut kesejahteraan personel berdampak pada profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dengan kesejahteraan yang cukup, Poengky melihat kinerja polisi-polisi Indonesia yang ikut dalam misi PBB cenderung unggul di banding polisi dari negara lain.
"Sehingga menjadikan polisi kita sangat profesional dan terbaik jika dibandingkan dengan kepolisian negara-negara lain bahkan diakui oleh PBB. Nah, di Indonesia, anggaran memang terbatas sejak dulu," tutur dia.
Dia berharap Polri benar-benar dapat memaksimalkan kinerja dengan kesejahteraan yang cukup dan fasilitas yang menunjang tantangan tugas. Dia lalu menyinggung soal reformasi kepolisian di Georgia.
"Oleh karena itu masih banyak kekurangan anggaran Polri yang perlu dipenuhi negara, agar Polri kita benar-benar profesional dan dilengkapi dengan fasilitas yang modern. Perlu kita lihat Reformasi Kepolisian di Georgia, di mana Pemerintah Georgia melengkapi polisi-polisinya dengan peralatan modern, meningkatkan gajinya, serta melengkapi sarana prasarananya, sehingga Reformasi Kepolisian Georgia menjadi salah satu Reformasi Kepolisian yang terbaik di dunia," terang Poengky.
Di banding dengan Georgia, Poengky melihat reformasi Polri tak signifikan padahal waktunya bersamaan. Poengky menyebut anggaran operasional Polri baru mulai dibenahi 10 tahun belakangan.
"Sementara Reformasi Polri yang waktunya hampir bersamaan dengan Georgia, tidak didukung dengan dana yang cukup. Baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran Polri mulai membaik," sebut Poengky.
"Tambahan anggaran untuk peningkatan profesionalitas SDM, sarana prasarana, operasional, penegakan hukum dan menjaga harkamtibmas juga sangat penting karena Polri sudah menjadi organisasi kelas dunia dan persiapan menyongsong Indonesia Emas 2045," lanjut dia.
Seiring kenaikan anggaran, Poengky berharap Polri benar-benar menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan Polri diharapkan mampu mengawasi ketat anggotanya agar tak melakukan pelanggaran.
"Sebagai kewajiban jika anggaran Polri dinaikkan, maka seluruh anggota Polri wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, meningkatkan pengawasan melekat agar tidak ada anggota yang melakukan pelanggaran, dan segera menindak tegas jika ada pelanggaran," kata Poengky.
Dia lalu menyoroti polisi-polisi yang bergaya hidup mewah. Bagi Poengky, justru polisi-polisi tersebut perlu disanksi oleh institusi karena menimbulkan kesan negatif dan merugikan polisi-polisi lainnya yang kesejahteraannya masih minim.
"Memang harus diakui masih ada polisi-polisi kita dan keluarganya yang bergaya hidup mewah. Justru mereka itu yang harus diberikan hukuman tegas karena mencoreng nama baik institusi dan merugikan anggota-anggota Polri yang lainnya yang kesejahteraannya mas...
