Golkar: Izin Tambang PT Gag di Raja Ampat Terbit 2017, Tak Etis Serang Bahlil

Jakarta -

Ketua Fraksi Golkar di MPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan izin tambang nikel PT Gag Nikel (GN) yang merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah Aneka Tambang (Antam) terbit sejak 2017. Mekeng menilai tak etis jika banyak pihak justru menyerang Menteri ESDM RI saat ini Bahlil Lahadalia.

"Izin yang diberikan kepada PT Gag Nikel terbit sejak tahun 2017. Perusahaan ini memiliki izin tambang mulai berlaku 30 November 2017 hingga 30 November 2047," kata Mekeng kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

Mekeng menilai tak etis jika banyak pihak justru menyerang Bahlil atas kejadian tersebut. Ia mengatakan Bahlil yang justru saat ini bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi.

"Tidak ada alasan yang cukup etis jika banyak pihak menyerang Menteri ESDM saat ini Bahlil Lahadalia yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain. Karena sebagai Menteri ESDM, Pak Bahlil sangat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kelembagaan yang diembannya saat ini," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI mendukung langkah Bahlil merespons polemik yang terjadi. Ia mengatakan Bahlil telah meminta aktivitas tambang mematuhi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan regulasi lingkungan.

"Langkah awal yang sangat responsif terhadap kontroversi tambang nikel di Raja Ampat dengan menangguhkan izin tambang di Gag Island dan beberapa pulau lainnya menyusul protes masyarakat dan tuduhan pelanggaran hukum patut didukung dan dihargai," ujar Mekeng.

Mekeng juga memberikan beberapa rekomendasi atas polemik yang terjadi. Pertama, menurut dia, perlu ada evaluasi dan audit menyeluruh atas semua izin, terutama di pulau-pulau kecil. Kedua, lanjutnya, perkuatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah daerah.

"Ketiga, jika risiko lingkungan melebihi manfaat ekonomi, maka perlu pertimbangkan langkah serius sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Mekeng.

"Keempat, rehabilitasi dan kompensasi, di mana harus dipastikan dana CSR dipergunakan untuk merestorasi lingkungan dan mendukung ekonomi masyarakat lokal, disertai audit publik atas pelaksanaannya," tambahnya.

Mekeng mengatakan seluruh elemen perlu mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk menuntaskan polemik di Raja Ampat. Ia berharap proses yang diambil pemerintah selanjutnya berjalan transparan dan akuntabel.

"Semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses selanjutnya agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan masyarakat lokal, bangsa, dan negara," imbuhnya.

Simak juga Video: Gubernur Papua Barat Daya Bantah Isu Kerusakan Pulau Gag

(dwr/maa)