Ini yang Digali Jaksa di Pemeriksaan Wamen PU soal Dugaan Korupsi Eks Timtim

Jakarta -

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) telah memeriksa Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti terkait kasus dugaan korupsi pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timor Timur (Timtim) di Kupang. Pemeriksaan berlangsung selama enam jam.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTT, Ridwan Sujana Angsar mengatakan Diana dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Cipta Karya PUPR pada masa itu. Sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya yang merupakan salah satu kontraktor proyek tersebut.

"Jadi beliau waktu itu masih menjaga sebagai, kalau tidak salah Dirjen Cipta Karya. Karena pembangunan perumahan itu, waktu itu di bawah Dirjen Cipta Karya (PUPR)," kata Ridwan di Gedung Bundar Kejagung, Rabu (4/6/2025).

"Jadi pada saat yang bersamaan juga beliau sebagai Komisaris dari Abipraya," lanjutnya.

Ridwan menyebut Diana dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Namun dia belum memerinci lebih jauh terkait materi pemeriksaan. Dia hanya menyebut Diana diperiksa terkait dengan jabatan sebelumnya.

"Sekitar 20-an pertanyaan, terkait dengan jabatan beliau," ucapnya.

Ridwan menyebut status perkara itu masih pada tahap penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan keterangan tentang ada tidaknya peristiwa pidana pada kasus itu.

Diberitakan sebelumnya Diana memenuhi undangan klarifikasi jaksa. Dia tiba di Kejagung sekira pukul 09.04 WIB.

Saat itu Diana tak berbicara apapun terkait undangan klarifikasi itu. Klarifikasi berlangsung selama enam jam.

Sebelumnya, dugaan penyimpangan proyek pembangunan rumah eks pejuang Timtim juga telah disorot oleh Inspektorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (Irjen PKP). Irjen PKP, Heri Jerman, mengungkapkan investigasi mereka menemukan indikasi adanya praktik kecurangan dalam proyek tersebut.

"Ada indikasi fraud dan berbagai penyimpangan yang telah dikonfirmasi oleh tim ahli. Laporan hasil investigasi ini sudah kami serahkan ke Kejati NTT," kata Heri, Kamis (20/3/2025).

Heri mengatakan, dari hasil pengamatan sementara, setidaknya ada 57 rumah yang ditemukan dalam kondisi rusak berat. Selain itu, ada fondasi yang dinilai tidak memenuhi syarat. Pembangunan 2.100 unit rumah itu juga dinilai tidak sesuai peruntukan.

(ond/whn)