Kakorlantas Minta Dirlantas Jajaran Serius Tangani Over Dimensi dan Overload

Jakarta -

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho meminta seluruh jajaran Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda se-Indonesia serius dan konsisten dalam menangani permasalahan kendaraan over dimensi dan overload. Ia menekankan penanganan yang tegas dan terstruktur sangat penting mewujudkan keselamatan lalu lintas dan mendukung program pemerintah menuju Indonesia Zero Over Dimension dan Over Loading.

Hal ini disampaikan Irjen Agus menyusul hasil analisa dan evaluasi (anev) hingga H+4 pelaksanaan tahap sosialisasi yang mencatat sejumlah temuan penting, antara lain, sebanyak 6.134 kendaraan terindikasi pelanggaran dimensi dan/atau muatan, 1.719 kendaraan terindikasi over dimension, dan 4.415 kendaraan terindikasi over loading.

Sementara itu, kepemilikan kendaraan over dimension dan over loading dari total kendaraan tersebut, 2.780 kendaraan (45%) dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan sisanya, 3.354 kendaraan (55%), dimiliki oleh perorangan.

Lebih lanjut, Irjen Agus memberikan apresiasi kepada 5 Ditlantas Polda yang telah aktif melaksanakan pendataan dalam tahap sosialisasi, yaitu, Polda Sumatera Selatan, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Barat, dan Polda Metro Jaya Jakarta. Di sisi lain, Irjen Agus mengimbau kepada Ditlantas Polda lainnya untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendataan sesuai ketentuan, serta menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung upaya penertiban kendaraan over dimension dan over loading.

Irjen Agus juga memberi catatan berdasarkan evaluasi lapangan bahwa ditemukan sebagian besar kegiatan pendataan dan imbauan masih dilakukan di jalan saat kendaraan beroperasi. Untuk itu, Kakorlantas menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh, yakni dengan mendatangi langsung lokasi perusahaan, pool, maupun pemilik kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Ia juga menekankan penanganan kendaraan over dimension dan over loading sebagai tanggung jawab bersama demi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur jalan nasional. Penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, untuk membangun budaya tertib dan bertanggung jawab di sektor transportasi.

(maa/hri)