Kakorlantas Minta Jajaran Tak Lagi Sebut ODOL untuk Overdimensi dan Overload

Jakarta -

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meminta seluruh anggotanya tidak lagi menggunakan istilah ODOL terkait overdimensi dan overload. Dia menegaskan istilah itu tidak ada dalam undang-undang.

"Berkaitan dengan overdimensi dan overload, saya jelaskan lagi tidak ada lagi pejabat Polantas yang menggunakan kata-kata ODOL, itu salah. ODOL dalam undang-undang tidak ada, yang ada overdimensi dan overload, itu ada dua substansi hukum yang berbeda, kejahatan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas," ujar Irjen Agus saat memberikan arahan kepada Dirlantas dan Kasatlantas seluruh Polda, Rabu (28/5/2025).

Irjen Agus kemudian mengatakan saat ini Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan serta stakeholder lainnya sudah sepakat melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang overdimensi dan overload. Tahapannya sudah mulai berjalan mulai sosialisasi hingga penegakan hukum.

"Nanti ada mekanismenya, ada skenarionya, nanti dijelaskan Kabagops, diawali dengan sosialisasi, diawali dengan peringatan, termasuk ada normalisasi dan sebagainya hingga penegakan hukum," jelasnya.

Selain itu, Irjen Agus meminta para Dirlantas dan Kasatlantas mendata sejumlah pool kendaraan besar yang kemungkinan overdimensi. Dia berharap dengan penertiban kendaraan ini, Korlantas Polri bisa makin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya Korlantas.

"Sosialisasi seperti apa? Saya minta para Dirlantas para Kasatlantas mendatakan semuanya, yang diduga pool tempat pengusaha yang dimungkinkan overdimensi, jadi mendapat perhatian dan kita mendapat dukungan berkaitan dengan penegakan hukum ini," katanya.

"Saya yakin pro dan kontra akan terjadi, namun demikian momentum ini mari kita ambil, mari skenariokan dengan baik sehingga Korlantas bisa beri yang terbaik, syukur-syukur menaikkan trust public lagi seperti Operasi Ketupat yang lalu," imbuhnya.

(zap/hri)