Kemenbud & DPR Bahas Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Jakarta -

Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon hari ini menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I untuk membahas pelaksanaan penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan RI.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa Kemenbud perlu didengarkan bagaimana penulisan ini dilakukan, siapa saja yang dilibatkan, dan rekan-rekan Kemenbud bisa menjelaskan beberapa hal terkait penulisan sejarah Indonesia ulang tersebut.

Menurut Fadli, pentingnya penulisan sejarah ulang adalah untuk menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia.

"Urgensi penulisan sejarah 2025, antara lain menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris; menjawab tantangan kekinian dan globalisasi; membentuk identitas nasional yang kuat; menegaskan otonomi sejarah/ sejarah otonom; relevansi untuk generasi muda, dan reinventing Indonesian identity, atau menemukan kembali jati diri Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/05/2025).

Fadli juga menyampaikan masih ada narasi sejarah yang kita pelajari saat ini, yang belum sepenuhnya membebaskan diri dari perspektif kolonial, kurang menjawab tantangan kekinian dan globalisasi sehingga sering dipandang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terutama generasi muda. Menurutnya, penulisan kembali sejarah Indonesia saat ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Dalam Raker ini, Kementerian Kebudayaan dan Komisi X DPR RI menyepakati bahwa penulisan sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar buku sejarah Indonesia ini dapat ditulis secara objektif, transparan, mendalam, komprehensif, holistik, inklusif dan merepresentasikan memori kolektif bangsa, serta memiliki manfaat untuk pengetahuan dan pendidikan dan juga membangun karakter bangsa yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Fadli mengungkapkan penulisan sejarah Indonesia ini direncanakan terdiri atas 10 jilid, yang berisi: Sejarah Awal Nusantara; Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina; Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah; Interaksi dengan Barat: Kompetensi dan Aliansi; Respons terhadap Penjajahan; Pergerakan Kebangsaan; Perang Kemerdekaan Indonesia Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi; Orde Baru (1967-1998); serta Era Reformasi (1999-2024).

"Kita tidak bisa menuliskan sejarah secara detail dan isi buku ini hanyalah garis besar. Karena sejarah ini mencakup banyak bidang, tentu isi buku ini tidak bisa mencakup secara detail, tetapi yang ingin kita mulai, yaitu perspektif indonesia atau Indonesia sentris," ungkapnya.

Menurut Fadli Zon, Indonesia telah absen dalam menulis sejarah bangsa selama kurang lebih 26 tahun. Dirinya juga mengatakan bahwa ketika proses penulisan sudah mencapai 70%, akan dibuka sesi diskusi dengan melibatkan berbagai macam ahli sebagai bagian dari uji publik.

Sebagai informasi, Rapat ini dihadiri oleh Ketua beserta 34 Anggota Komisi X DPR RI dan 8 Fraksi dengan mayoritas menyetujui dilanjutkannya penulisan buku sejarah tersebut.

Turut serta pula hadir Wakil Menteri Kebudayaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Direktur Sejarah dan Permuseuman, segenap Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Kebudayaan, serta Tim Editor Umum Buku Sejarah Indonesia.

(akn/ega)