Kemendagri Ungkap Ada Bangunan Tugu Pemprov Aceh di 4 Pulau yang Masuk Sumut

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengunjungi Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang tengah ramai diperbincangkan setelah jadi rebutan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Kemendagri menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan, terdapat sebuah bangunan berupa tugu dari Pemerintah Provinsi Aceh.

Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menjelaskan, bangunan berupa tugu dari Pemprov Aceh ini ditemukan di Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Dia juga mengatakan terdapat sebuah dermaga di Pulau Panjang.

"Bangunan dermaga yang dibangun pada tahun 2015. Tugu selamat datang yang dibangun pada tahun 2007. Tugu batas wilayah yang dibangun pada tahun 2012," kata Safrizal dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Selain itu, kata Safrizal, di Pulau Panjang ini ditemukan sebuah bangunan rumah singgah serta musala yang biasa digunakan oleh para nelayan dan juga sebuah makam. Rumah singgah serta musala ini terlihat kurang terawat dan sudah berdiri sejak 2012.

Bangunan tugu Pemprov Aceh yang ada di Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Kecil sudah dibangun pada 2018. Sementara di Pulau Lipan tidak ditemukan apa pun.

Dia juga menyebutkan keempat pulau itu tidak dihuni warga untuk dijadikan tempat tinggal. "Tidak berpenduduk," katanya.

Diketahui, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem telah berdialog mengenai sengketa empat pulau tersebut di Aceh. Keduanya mencoba mencari kesepakatan terkait sengketa empat pulau itu.

"Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam, ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan Pak Gubernur Aceh," kata Bobby saat ditemui di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (4/6).

Bobby menjelaskan, jika penetapan keempat pulau itu ke Sumatera Utara yang dilakukan Kemendagri bukan intervensi pihaknya. Dia mengaku terbuka untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah Aceh.

(fca/fca)