Kemlu Ungkap 2 WNI Ditahan di LA Bukan karena Kerusuhan: Masalah Imigrasi

Jakarta -

Dua warga negara Indonesia (WNI) ditahan di Los Angeles (LA), Amerika Serikat, saat gelombang demonstrasi memprotes kebijakan imigrasi pemerintahan Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan kedua WNI ditangkap bukan terkait kerusuhan tersebut.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha awalnya menegaskan tidak ada WNI yang menjadi korban kerusuhan tersebut.

"Dari komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan RI dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kericuhan yang terjadi selama proses demonstrasi," kata Judha saat jumpa pers di kantornya, Kamis (12/6/2025).

Judha menyampaikan, dalam operasi penegakan hukum keimigrasian, dua WNI ditangkap. Kemlu menegaskan penangkapan dua WNI itu bukan terkait kerusuhan, melainkan pelanggaran keimigrasian.

"Namun dapat kami sampaikan bahwa dalam operasi penegakan hukum keimigrasian di Los Angeles, ada dua WNI kita yang ditangkap. Sekali lagi, ini ditangkap bukan karena kerusuhannya, namun ditangkap karena memang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian," tuturnya.

Judha mengatakan KJRI Los Angeles sudah menghubungi pihak keluarga. Kemlu berupaya memberikan akses kekonsuleran bertemu dengan kedua WNI.

"Saat ini KJRI LA sudah bisa terhubung dengan pihak keluarga dan menyampaikan bahwa kedua WNI ini akan mendapatkan pendampingan pengacara, dan kita juga terus mengupayakan akses kekonsuleran untuk bisa bertemu dengan kedua WNI tersebut," ucapnya.

"Tentunya dengan memperhatikan konsep dari kedua WNI tersebut untuk bisa ditemui oleh staf dari KJRI Los Angeles," tutupnya.

Seperti diketahui, aksi protes terhadap kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terjadi di Los Angeles. Trump mengerahkan 2.000 pasukan Garda Nasional untuk meredam demonstrasi ini.

Dilansir AFP, Minggu (8/6), pasukan ini dikerahkan pada Sabtu (7/8). Gedung Putih menyebutkan ini sebagai langkah untuk meredakan 'pelanggaran hukum', setelah protes yang terkadang disertai kekerasan meletus atas penggerebekan penegakan hukum imigrasi.

(lir/lir)