KPAI Minta Program Anak Nakal Dikirim ke Barak Dihentikan Sementara

6 months ago 42
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penempatan anak nakal di barak militer dihentikan sementara. Jasa ingin kebijakan ini dievaluasi.

"Kita kan sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi," kata Jasra usai rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Jasra mengatakan surat edaran Gubernur Jawa Barat berpotensi melanggar hak anak. Jasra menyebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tak ada pengkategorian anak nakal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labelling dan non-diskriminasi," ujar Jarsa.

"Karena penyebutan anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak. Yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus. Itu satu," tambahnya.

KPAI telah meninjau langsung penerapan sarana dan prasarana di barak militer. Alhasil, masih ditemukan fasilitas yang berbeda antara satu barak dan lainnya.

"Kita melihat dari sisi pelatih gitu ya. Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya. Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong," ungkapnya.

KPAI juga meminta lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak untuk evaluasi, seperti sekolah hingga rumah rehat. Jasra mengatakan ada lembaga yang memberi fasilitas untuk melatih anak-anak, apakah program tersebut dinilai tidak efektif.

"Apakah ini selama ini tidak efektif lembaga-lembaga tersebut? Yang itu kan dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah kami tentu ingin ada hal ini dievaluasi dilakukan agar ada ketransparanan gitu ya. Baik dari sisi SDM, anggaran, maupun dukungan lainnya," ujar Jasra.

"Nah oleh sebab itu teman-teman, hal yang perlu kami menjadi perhatian kami adalah karena satu angkatan ini sudah jalan, kami pengin evaluasi dari perubahan pelaku anak ini," imbuhnya.

Simak juga video "KPAI: Kurangnya Kasih Sayang Ortu Jadi Penyebab Kenakalan Anak" di sini:

Saksikan Live DetikSore:

(dwr/rfs)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Read Entire Article