KPK Panggil 5 Anggota DPRD OKU Terkait Kasus Korupsi Proyek Dinas PUPR

Jakarta -

KPK tengah mengusut kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel). Hari ini, KPK memanggil 5 anggota DPRD OKU untuk diperiksa sebagai saksi.

"Hari ini, Rabu (28/5), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait perkara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten OKU," kata jubir KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

Pemeriksaan akan dilakukan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Berikut ini daftar 5 orang yang dipanggil tersebut:

1. Hendro Saputra Jaya, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
2. Suharman, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
3. Yoelandre Pratama Putra, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
4. Sapriyanto, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
5. Martin Arikadi, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka terdiri atas anggota DPRD OKU hingga Kepala Dinas PUPR OKU dan pihak swasta. Berikut ini rinciannya:

1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU
2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta
6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta.

Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

"Menjelang Idul Fitri, pihak DPRD, yang diwakili oleh Saudara FJ (Ferlan Juliansyah), yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian Saudara MFR (M Fahrudin), kemudian Saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada Saudara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh Saudara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/3).

Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU.

Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu.

Simak juga Video 'Sederet Fakta Bagi-bagi Fee Proyek Pejabat OKU Jelang Lebaran':

(ial/whn)