Kronologi Tambang Nikel di Raja Ampat Jadi Sorotan hingga Izin Dicabut

Jakarta -

Penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan. Pemerintah akhirnya menyetop dan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan tambang yang berada di pulau-pulau kecil Raja Ampat tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan kronologi pencabutan IUP keempat perusahaan tersebut. Bahlil menyebut, sesuai arahan Sekretaris Kabinet (Seskab), pihaknya langsung mendalami persoalan tambang nikel yang menjadi sorotan tersebut.

"Tepatnya Rabu (4/6) malam, atas koordinasi saya dengan Pak Seskab, arahan Pak Seskab untuk coba kita mendalami ini dengan cepat. Ini cerita kronologisnya," kata Bahlil di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Kamis (5/6)

Bahlil mengatakan atas petunjuk Presiden Prabowo Subianto, dia bersama tim langsung menyetop sementara produksi tambang dari perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi.

"Kemudian, kami atas arahan dari Pak Seskab sudah barang tentu atas petunjuk dari Bapak Presiden, pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari IUP-IUP yang beroperasi," kata dia.

Bahlil menyampaikan dari 5 IUP yang beroperasi dan RKAB, hanya 1 IUP yang beroperasi yakni PT Gag Nikel. "Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB," imbuhnya.

"Setelah itu kita menyetop, langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskab dan Presiden diperintahkan langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa, kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi sepihak," paparnya.

Jumat (6/6)

Selanjutnya, tepat di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau pada Jumat (6/6), Bahlil ditemani Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat turun mengecek ke lokasi.

"Hari Jumat masih hari Raya Idul Adha, saya malam harinya langsung berangkat dengan tim ke Sorong, ke Raja Ampat, sambil kita melihat pulau-pulau yang lain. Saya ke sana itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan, kita ingin tahu kondisi yang sebenarnya," jelasnya.

Bahlil kemudian memperlihatkan slide yang menunjukkan posisi PT-PT perusahaan nikel di Raja Ampat. Perusahaan-perusahaan tambang itu berada di pulau-pulau kecil.

"Jadi kalau kita lihat di media sosial seolah Piaynemo ini adalah seolah-olah pusat pariwisatanya Raja Ampat, ini Geopark-nya Raja Ampat dan seolah-olah sudah menjadi kerusakan lingkungan, waktu kita belum turun," jelasnya.

Bahlil kemudian menjelaskan status perusahaan-perusahaan tambang nikel tersebut. PT Gag Nikel sendiri berstatus kontrak karya.

Dari total lima perusahaan, Bahlil merinci PT Gag Nikel memegang kontrak kerja di Pulau Gag seluas 13.136 hektare, PT Kawei Sejahtera Mining seluas 5.922 hektare di Pulau Kawe (status IUP Operasi Produksi), PT Mulia Raymond Perkasa memiliki IUP Operasi Produksi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun seluas 2.193 (status RKAB ditolak), PT Anugerah Surya Pratama memiliki IUP Operasi Produksi di Pulau Manuran seluas 1.173 ha (RKAB ditolak), dan PT Nurham di lahan seluas 3.000 ha di Yesner Waigeo Timur (Tidak mengajukan RKAB).

"Dari semua ini proses sekarang RKAB di 2025, yang diberikan hanya PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan," ujarnya.

PT Gag Nikel sendiri dari 1972 telah melakukan eksplorasi. Penandatangan kontrak karya sendiri dilakukan pada 1998.

"Tahap eksplorasi 1992, perpanjangan tahap eksplorasi itu 2006-2008, sampai degan tahap konstruksinya 2015-2017 dan tahap produksi 2018, ini tahapannya," tuturnya.

Sabtu (7/6)

Pada Sabtu (9/6) malam, Bahlil kembali ke Jakarta dan langsung berkoordinasi dengan Seskab dan Mensesneg dan melaporkan ke Presiden Prabowo.

Senin (9/6)

Selanjutnya, pada Senin (9/6), Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (Ratas) terkait hal ini. Pada ratas tersebut, Prabowo memutuskan agar 4 IUP perusahaan tambang di Raja Ampat dicabut.

"Kemudian pada hari kemarin (Senin, 9 Juni) kami ratas. Di mana ratas itu, saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas, untuk apa, agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya pengin ada objektivitas," jelasnya.

Ratas yang juga dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup, kata Bahlil, menyampaikan bahwa dalam implementasi 4 perusahaan tersebut terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan.

"Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupa...