Legislator Akan Tanya TNI soal Wacana Rekrutmen 24 Ribu Tamtama

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, menyikapi rencana TNI AD merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan batalion teritorial pembangunan. Rizki berharap kebijakan itu dapat memperkuat satuan ke depannya.

"Ya, pasti. Ini salah satu isu yang nanti kita juga akan bahas dengan TNI ya. Kita yakin TNI memiliki kepentingan yang sangat kuat di negara. Presiden, pemerintah, DPR juga mendukung penguatan tugas TNI," kata Rizki di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Kendati demikian, Rizki menyebutkan TNI mesti menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat yang diberikan. Ia ingin kebijakan yang diberikan ke TNI dapat mendekatkan satuan ke masyarakat.

"Kami juga berharap TNI juga bisa fokus terhadap fungsi dan tugasnya di lapangan. Jadi, apa pun yang dilaksanakan, apakah itu perekrutan, apakah itu hal lain yang menjadi kebijakan dari TNI, kita harapkan bisa terus memperkuat satuan TNI dan mendekatkan TNI dengan masyarakat," tambahnya.

Ia juga menyikapi kritik dari sejumlah pihak terkait rencana perekrutan besar-besaran itu. Ia mengatakan tugas TNI bukan hanya terkait dengan operasi militer.

"Ya, kan ada operasi militer perang, dan ada operasi militer selain perang. Nah, ini tentu nanti akan dibahas, tapi yang jelas pasti apapun yang menjadi kebijakan presiden pasti akan dibahas di DPR," ujar Rizki.

"Kita bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ini juga saya yakin niatnya adalah untuk menguatkan satuan TNI dan tugas fungsi utama TNI ke depan. Jadi selama itu baik untuk negara pasti kita dukung," sambungnya.

Penjelasan TNI AD

TNI AD merespons kritikan yang muncul mengenai perekrutan calon tamtama sebanyak 24 ribu prajurit untuk batalion teritorial pembangunan. TNI AD menjelaskan fungsi teritorial menjadi salah satu fungsi utama yang dimiliki.

"Fungsi utama teritorial itu kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat, sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang di dalam jati dirinya itu melekat bahwa kita ini berasal dari rakyat, sehingga kita bersama-sama dengan rakyat menyatu, membina, menyiapkan rakyat sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, rakyat siap untuk bersama-sama dengan TNI melaksanakan upaya pertahanan negara ini," ujar Kadispen TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Dia menjelaskan, sistem pertahanan keamanan Indonesia mengandung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dia menyebutkan, pada masa damai ini, TNI AD harus menyiapkan rakyat untuk siap setiap saat sewaktu-waktu bersama-sama dengan TNI sebagai komponen utama pertahanan untuk melaksanakan pertahanan negara.

Dia juga menerangkan, dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI memiliki fungsi melaksanakan kegiatan perbantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Termasuk mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tentu kita harus mendukung, harus membantu itu, karena itu menjadi amanah dari tugas kita juga, pasti, militer setelah perang itu satu fungsi utama, fungsi utama pertempuran itu juga berjalan," terangnya.

Dia pun mengatakan TNI AD tidak pernah menolak kritik ataupun masukan yang disampaikan. Dia menyebutkan TNI AD menganggap hal tersebut sebagai kecintaan masyarakat kepada TNI.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Menurut Koalisi Masyarakat, TNI semestinya direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang serta bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan.

(dwr/gbr)