Legislator Nilai Perlu Rotasi Atur Wajib Transportasi Umum PNS DKI Tiap Rabu

6 months ago 35
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Anggota Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, menyarankan adanya sistem rotasi penggunaan transportasi umum bagi ASN di Jakarta untuk menghindari potensi penumpukan penumpang setiap hari Rabu. Menurutnya, perlu evaluasi dan pemantauan dari pihak Transjakarta atas kebijakan wajib naik transportasi umum tersebut.

"Jumlah PNS di Jakarta kan sekitar 70.000. Ini Transjakarta harus memantau apakah setiap hari Rabu terjadi penumpukan. Kalau misalnya terjadi penumpukan, harus ada rotasi," kata William dalam Diskusi Publik 100 Hari Gubernur Jakarta, di kawasan Keramat Sentiong, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).

Ia mencontohkan, ASN dari Dinas Bina Marga bisa diwajibkan menggunakan transportasi umum pada hari Senin, sementara dari Dinas Kominfotik pada hari Selasa, dan seterusnya. Skema semacam ini dinilai bisa menyebar beban penumpang sepanjang pekan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seminggu sekali dia harus naik transportasi umum untuk mengurai 70.000 orang tadi. Tapi ini perlu dicek, terjadi penumpukan atau tidak," ungkapnya.

Ia pun menanggapi wacana Gubernur Jakarta Pramono Anung yang tengah mengkaji kebijakan serupa untuk pekerja swasta. Menurutnya, usulan itu positif, asalkan disertai pengaturan teknis yang matang, seperti jam kerja yang fleksibel.

"Tapi ini bisa diberikan dengan syarat, misalnya jam masuk kantor berbeda-beda. Kantor A bisa masuk jam 10 pagi tapi pulangnya lebih malam. Detail seperti ini harus dicek betul," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku diminta pihak perusahaan swasta untuk membuat aturan karyawan swasta menggunakan transportasi umum (transum) setiap hari Rabu. Dia mengatakan sedang mengkaji permintaan tersebut.

"Sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta. Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik? Saya sedang kaji untuk itu," kata Pramono kepada wartawan di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6).

Pramono sudah membuat kebijakan terkait kewajiban ASN Pemprov DKI Jakarta yang setiap Rabu harus menggunakan transportasi umum seperti tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Pramono mengklaim penggunaan transportasi umum di Jakarta meningkat setelah peluncuran beberapa rute baru untuk TransJabodetabek.

(bel/whn)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Read Entire Article