Lurah Cipinang Muara Bantah Laporan Legislator DKI soal Pungli Rekrutmen PPSU

Jakarta -

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengaku mendapat informasi dari warga mengenai adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Cipinang Muara. Plt Lurah Cipinang Muara, Agung Budi Santoso, menegaskan informasi itu tidak benar.

"Berdasarkan dari hasil pembinaan dan konfirmasi terhadap Tim Teknis Perekrutan Calon PJLP PPSU, mereka menyatakan tidak benar adanya pungutan-pungutan terhadap para calon PJLP PPSU," kata Agung dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).

Ia pun mengatakan proses perekrutan calon PJLP PPSU di Kelurahan Cipinang Muara sudah sesuai dengan tahapan yang ada. Dia juga menyatakan akan menindak bila nanti ditemukan pungli dalam proses perekrutan itu.

"Apabila dalam proses investigasi dan pemeriksaan dari Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Timur diketemukan adanya pungutan liar, Tim Teknis siap bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkapnya.

Sebelumnya, Ali Lubis mengatakan dia mendapat informasi adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen lowongan kerja PPSU dan penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). Ali mengaku mendapat laporan itu saat mengunjungi konstituen pada masa reses.

Hal itu disampaikan Ali saat rapat Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 di DPRD DKI, Rabu (16/7).

"Pak Wagub (Rano Karno), saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," kata Ali Lubis saat interupsi dalam rapat.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ali mendesak Inspektorat turun langsung ke lapangan untuk mengusut oknum-oknum yang diduga terlibat.

"Tolong, Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengakui adanya praktik pungli dalam proses rekrutmen petugas PPSU di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Rano menegaskan praktik tersebut tidak bisa ditoleransi dan harus segera diberantas.

"Ya nggak bisa ditutupi, ada, dan kita sudah ngomong, itu harus diberantas," kata Rano.

Ia pun menjelaskan mengenai langkah konkret yang akan dilakukan Inspektorat DKI Jakarta terhadap dugaan pungli itu. Menurutnya, masalah pungli sudah menjadi perhatian sejak awal selama masa kampanye Pilkada 2024.

"Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian, puluhan juta, bayangin, itu kita nggak bisa terima gitu, jadi langsung ditindak saja," ujarnya.

Rano mengaku akan mencari dan menindak pelaku pungli dalam proses rekrutmen tersebut.

(bel/zap)