Maruarar Jawab Kritik Rumah Subsidi 18 Meter: Yang 60 Meter Tidak di Kota

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menjawab soal sorotan terkait wacana rumah subsidi minimal 18 meter. Ara menyebut rencana itu ada usai mendengar sejumlah keinginan masyarakat.

"Kemudian saya juga sudah bertemu dengan banyak ekosistem. Di antaranya adalah konsumen. Konsumen itu saya dengar. Kita kan perlu mendengarkan konsumen. Kalau nggak kita nggak dengerin konsumen, kita nggak tau maunya apa. Konsumen juga soal tempat yang tidak terlalu jauh di kota itu menjadi penting sekali," kata Maruarar di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Maruarar menjelaskan selama ini rumah subsidi berukuran 60 meter tidak berada di perkotaan. Sebab harga lahan yang mahal.

"Contoh, nggak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Rata-rata nggak ada ya di kota ya? Kenapa? Karena harga tanahnya mahal. Kemudian saya juga sudah bertemu dengan banyak ekosistem," tuturnya.

"Selama ini ukurannya satu ukuran 60 meter. Dua kamar dan sebagainya. Dan rata-rata itu adanya tidak di perkotaan," tambah dia.

Ara menuturkan rumah subsidi tahun ini telah dianggarkan untuk 350 ribu unit. Untuk 1 rumah subsidi dibangun oleh 5 orang pekerja.

"Kemudian saudara perlu ketahui rumah subsidi ini rata-rata satu rumah dikerjakan 5 orang. Berarti ada orang yang bekerja 350.000 rumah subsidi dikali 5, sekitar 1.650.000 orang," ungkap dia.

Maruarar kembali menjelaskan perihal ini adalah masih bersifat usulan dan belum ada keputusan dari kementeriannya. Usulan ini sendiri demi menyediakan rumah bagi masyarakat di perkotaan.

"Supaya ada rumah kebanyakan buat millenial yang ada di perkotaan. Kan begitu. Karena selama ini saya dengar juga mereka yang paling penting tempatnya layak. Tidak kumuh. Tidak usah terlalu besar juga tidak apa-apa. Kita dorong dong wacana ini ke publik," jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP berencana untuk mengubah batasan luas minimal rumah subsidi. Hal itu tertera dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Lahan, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Dalam aturan itu, tertera bahwa minimal luas tanah untuk rumah tapak menjadi 25 meter persegi dan yang paling tinggi 200 meter persegi. Sementara untuk luas bangunannya, diubah menjadi minimal 18 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi.

Hal ini berbeda dari aturan sebelumnya yang tertera dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 yang disebutkan bahwa luas bangunan rumah subsidi minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi, sementara luas tanah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Rencananya rumah subsidi dengan luas minimal 18 meter persegi akan diterapkan di wilayah perkotaan, sementara untuk di wilayah perdesaan tetap menggunakan aturan yang lama. Rumah subsidi dengan luas 18 meter persegi itu ditujukan untuk seseorang yang masih lajang atau suami-istri dengan anak satu.

Simak juga Video 'Viral! Ini Wujud Rumah 14 Meter Persegi':

(ial/rfs)