Memberantas Mafia Penyelundupan Perlu Gerakan Efektif dan Taktis

Jakarta -

Angka penyelundupan di Indonesia masih tergolong tinggi. Untuk membasminya dibutuhkan sosok yang mampu memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan gerakan efektif, tegas, dan tidak terjebak rantai birokrasi.

Data intelijen keuangan yang pernah disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan pada pertengahan November 2024 menunjukkan transaksi penyelundupan mencapai Rp 216 triliun dalam 4 tahun terakhir. Tentu angka itu bukan jumlah yang kecil.

Budi Gunawan yang karib diinisialkan BG itu mengatakan penyelundupan yang masif membuat produk lokal sulit berkembang. Namun bukan berarti pemerintah diam saja. Sejumlah modus penyelundupan telah terpetakan seperti ketidaksesuaian dokumen, ekspor impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas, termasuk mekanisme pencucian uang.

Diperlukan Sosok Gesit Berantas Mafia Penyelundupan

Sebelumnya nama Letjen Purn Djaka Budhi Utama ramai disebut sebagai sosok yang dinilai cocok menjadi komandan di Ditjen Bea Cukai. Djaka sempat pula menghadap Presiden Prabowo Subianto sebelum akhirnya dilantik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyadi pada 23 Mei 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, sosok Djaka paling tepat mereformasi Bea Cukai karena memerlukan keberanian. Apalagi, lanjut Pras--begitu dia biasa disapa--, banyak dugaan pelanggaran di tubuh Bea Cukai.

"Kenapa Bea Cukai ditugaskan dari unsur TNI? Saudara-saudara mesti paham bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Karena di situ (Bea Cukai), mohon maaf ini, sesuatu yang sebenarnya kurang enak disampaikan, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai," kata Pras kepada wartawan di Istana pada Jumat, 23 Mei 2025.

Bea Cukai memang lini yang strategis sebagai jalur keluar masuk barang. Pras menilai Djaka sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi, dan kementerian, apalagi jalur Bea Cukai mencakup seluruh wilayah Indonesia.

"Substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban dengan mempermudah, menderegulasi sesuatu yang mempersulit," imbuh Pras.

Di sisi lain Pras tidak menutup mata tentang riak di publik yang menyoroti latar belakang Djaka sebagai prajurit TNI. Justru, kata Pras, TNI memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

"Kenapa? TNI-TNI adalah institusi kita. Gara-gara kita paling depan, coba lihat hasil survei. Lembaga yang paling dipercaya adalah TNI. Tetapi memang proses asesmennya lama. Lama itu karena kita seperti tadi saya sampaikan, kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawarkan atau kita ingin beri penugasan di sana, tidak semua juga sanggup dan bersedia menerima penugasan ini," kata Pras.

Faktor Trust dari Prabowo

Djaka bukanlah orang asing bagi Prabowo. Keduanya dekat saat sama-sama bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di mana Djaka anak buah Prabowo sejak menjadi perwira pertama. Selain itu situasi di Bea Cukai yang memerlukan penanganan khusus dinilai membuat Prabowo mengambil keputusan dengan menunjuk Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai.

"Tujuan Pak Prabowo Subianto menempatkan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menurut saya karena ada situasi abnormal di lingkungan Bea dan Cukai sehingga Presiden menempuh cara nonkonvensional menempatkan militer di situ. Walaupun terakhir sebelum dilantik kan segera cepat dipensiunkan agar tidak melanggar Undang-Undang TNI," kata pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting kepada detikcom, Selasa (27/5/2025).

Selamat menyebut kondisi menantang di dalam Bea Cukai itu tentunya dibekingi mafia yang menggerogoti pendapatan negara. Selamat pun menilai Prabowo perlu orang yang bisa dipercaya untuk menangani hal itu.

"Begitu juga kasus penyelundupan barang-barang yang dilarang atau yang dikenakan pajak yang tinggi, tentu ini juga bagian dari praktik-praktik mafia hitam di Bea Cukai, seperti kasus penyelundupan satwa yang dilindungi, misalnya, tumbuhan yang dilindungi, kemudian barang-barang terlarang yang tidak boleh dikirim sebagai barang impor," kata Selamat.

"Nah ini bagian yang harus dibenahi dan Prabowo menempatkan orangnya, orang kepercayaannya karena sudah lama bekerja sama, pada saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus, Djaka Budi Utama kan masih jadi perwira pertama, jadi memang hilangnya penerima negara dari pajak impor dan bea cukai ini kerugian ekonominya sangat tinggi sekali, apalagi mereka mel...