Menag soal Isu Pemangkasan Kuota Haji RI: Saya Tak Pernah Dengar

Makkah -

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf menyebut ada wacana Arab Saudi memangkas kuota haji Indonesia 50 persen. Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang merupakan Ketua Amirulhaj tahun ini, menegaskan tak pernah mendengar isu pemangkasan kuota tersebut.

"Saya tidak pernah dengar, kan. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah mendengarkan isu itu ya. Karena kita kan sebagai, apa ya, resmi, ya sebagai Menteri Agama dan juga sebagai Amirulhaj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan, saya sendiri tidak pernah," ujar Nasaruddin di Madinah, Kamis (12/6/2025).

Dia menegaskan Arab Saudi dan Indonesia punya hubungan baik. Dia menyebut haji tahun ini lebih tertib meski ada kendala prosesnya.

"Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia selalu saya katakan sangat baik," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan dirinya telah mengadakan pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi. Dia menyebut ada pembahasan evaluasi haji 2025 serta persiapan haji 2026.

Dia juga menyebut ada beberapa isu strategis termasuk kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi.

"Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan di Jeddah seperti dilansir detikHikmah, Selasa (10/6).

Dia juga menyebut terdapat wacana pengurangan kuota haji hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Dia mengatakan BP Haji akan melakukan negosiasi dengan Saudi.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," ujarnya.

Pada Rabu (11/6), Wakil Kepala BP Haji Dahnil menyampaikan pernyataan yang menyebut pemangkasan kuota itu tidak jadi. Menurut Dahnil, wacana pemangkasan itu memang sempat mencuat karena pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyoroti pengelolaan haji Indonesia 2025. Namun, katanya, kondisi itu berubah setelah muncul sinyal perbaikan dari Indonesia.

"Karena tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat kementerian, maka pemerintah Saudi menyatakan ada harapan dengan manajemen baru itu," kata Dahnil dalam konferensi pers di kantor BP Haji, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Menurutnya, kepercayaan Saudi membuat wacana pemotongan kuota tidak lagi dikembangkan. Dia menyebut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan keyakinan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto.

"Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini," ujarnya.

(haf/whn)