5 months ago
20
Jakarta -
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 728,8 miliar. Budi mengatakan tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk membangun command center.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Banggar DPR dan para Menko Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Budi mengatakan awalnya pagu indikatif Kemenko Polkam pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 126,5 miliar.
"Pagu indikatif pada 2026 sebesar 126,5 miliar, namun perlu dicatat angka ini belum mencakup belanja untuk melaksanakan tugas koordinasi yang menjadi inti dari mandat Kemenko," kata Budi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Operasional pegawai sebesar Rp 95,1 miliar. Operasional perkantoran sebesar Rp 31,4 miliar," sambungnya.
Budi mengatakan saat ini belum terdapat alokasi anggaran untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal, kata dia, fungsi tersebut merupakan inti peran dari Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor dan kementerian lembaga.
"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," ujarnya.
Usulan tambahan anggaran itu mencakup program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 195,3 miliar. Rinciannya adalah koordinasi politik dalam negeri Rp 29 miliar, koordinasi politik luar negeri Rp 23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa Rp 34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban Rp 41,3 miliar, koordinasi komunikasi dan informasi Rp 30 miliar, Kompolnas Rp 20 miliar, Komisi Kejaksaan Rp 12 miliar.
Kemudian, kata dia, usulan tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 533,5 miliar. Dia mengatakan alokasi anggaran untuk program itu terbesar digunakan untuk pembangunan command center sebesar Rp 250 miliar.
"Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran bukan sekadar infrastruktur fisik semata, tapi juga senter pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time," jelasnya.
"Urgensinya semakin tinggi, mengingat tantangan yang didahapi bersifat kompleks dan segera dunia cepat berubah, simultan, mulai dari eskalasi konflik sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban, dan keamanan dan tekanan geopolitik regional dan internasional," imbuh dia.
Simak juga Video: BPOM Minta Tambahan Anggaran Rp 2,69 T Untuk Kawal Makan Gratis
(amw/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
