MenPAN-RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Masa Depan Indonesia

Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Kota Pahlawan dinilai layak menjadi contoh nasional dalam penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), khususnya terkait upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"KemenPAN-RB punya tugas untuk bagaimana meng-empowering (menguatkan) kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Wali Kota atau Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan dari pada reformasi birokrasi," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

Hal ini disampaikan langsung oleh Rini saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya pada Kamis (3/7) lalu. Dalam kunjungannya, Rini menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian konkret Pemkot Surabaya dalam mengimplementasikan RBT yang dinilai memberikan dampak langsung ke masyarakat.

Menurutnya, reformasi birokrasi saat ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga diarahkan pada tema-tema strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai mampu mengintegrasikan dua tema tersebut dalam kebijakan dan implementasi nyata di lapangan.

"Reformasi birokrasi kita bagi dalam beberapa reformasi tematik. Termasuk di dalamnya ada reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, Pemkot Surabaya meraih skor tertinggi dibanding seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

"Indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) sudah berhasil juga untuk meng-orkestrasi program-program sehingga RB Tematik itu bisa dijalankan," jelasnya.

Namun demikian, Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas semata. Ia menekankan pentingnya implementasi cepat dan berdampak nyata bagi masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya datang ke Surabaya tentunya selain memberikan arahan terhadap kebijakan-kebijakan kaitannya dengan reformasi birokrasi, saya ingin melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi tematik yang dijalankan oleh Pemda Surabaya ini," tambahnya.

Ia juga menyambangi sejumlah titik pelayanan publik di Surabaya, seperti Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, guna meninjau langsung dampak program padat karya dan efektivitas layanan publik kepada warga.

"Beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) meng-orkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program bersama dengan program padat karya. Sehingga semuanya bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan," tutur Rini.

Selain itu, Rini turut memuji MPP Siola sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. MPP tersebut dinilai berhasil memberikan layanan terintegrasi dengan tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi.

"MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik yang paling tinggi atau mal pelayanan public kategori Prima. Karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi kunjungan MenPAN-RB. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras jajaran Pemkot dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.

"Alhamdulillah MenPAN-RB melihat bahwa Surabaya ini mendapatkan nilai tertinggi untuk reformasi birokrasinya. Sehingga ingin membuktikan apakah itu hanya di atas kertas atau bisa diterapkan di masyarakat," ujar Eri.

Salah satu hal yang mendapat perhatian dari MenPAN-RB adalah sistem satu data yang telah diterapkan Pemkot Surabaya. Sistem ini disebut Eri telah terintegrasi dengan dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Bu Rini (MenPAN-RB) juga terkejut karena ada satu data di Kota Surabaya yang hari ini sudah kerja sama dengan BPS, dengan Mendagri dan Menteri Bappenas yang nantinya akan dijadikan data nasional," jelasnya.

Berkat sistem satu data tersebut, Pemkot dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dampaknya terlihat dari penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.

"RBT Tematik ini ternyata yang sudah dilakukan di Surabaya bisa menurunkan angka pengangguran terbuka dari 9 persen menjadi 4,91 persen, menurunkan kemiskinan dari 5 persen menjadi 3,96 persen. Bahkan, lebih rendah pada waktu sebelum Covid-19," tambahnya.

...