Mensos Ajak Kepala Daerah Kawal DTSEN hingga Sekolah Rakyat

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak para kepala daerah untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurutnya, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Bapak-ibu sekalian, saya ingin dua hal ini. Jadi, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan DTSEN. Yang kedua, memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi lima kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Kelima kepala daerah itu yakni Bupati Wakatobi, Wakil Wali Kota Bengkulu, Bupati Barito Kuala, Bupati Mamasa, dan Wakil Bupati Kebumen. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemanfaatan DTSEN bertujuan untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih terintegrasi dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data. Dengan begitu, sasaran program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Selain itu, DTSEN juga memudahkan penetapan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kemudian, DTSEN dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai profil sosial ekonomi penduduk, membantu pengalokasian anggaran yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi mari kita saling bersinergi, saling gandeng tangan, mengintegrasikan program. Agar program kita tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial," jelasnya.

Gus Ipul meminta para kepala daerah yang hadir agar menetapkan target jumlah penerima manfaat yang dapat tergraduasi atau naik kelas sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos). Penerima manfaat yang telah digraduasi akan diarahkan ke program pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha maupun pelatihan keterampilan.

"Saya minta bupati, wali kota punya target setiap tahun berapa yang harus kita graduasi, berapa keluarga yang bisa kita entaskan kemiskinan itu. Apa kalau sudah digraduasi ini tidak kita bantu? Dibantu, tapi lewat program kementerian lain. Tidak lagi bansos, tapi pemberdayaan," ungkapnya.

"Bantuannya adalah bantuan pemberdayaan. Bisa di Kementerian Sosial, tapi jelas lebih banyak lagi kalau di kementerian lain. (Kementerian) UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi yang lulus ini nama-namanya kita kirim ke kementerian lain," lanjut Gus Ipul.

Menurutnya, pemutusan mata rantai kemiskinan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan, sekolah berasrama yang disediakan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik.

"Kalau ini satu sekolah menampung 1.000 (siswa) untuk jenjang SD, SMP, SMA. Kalau ada 500 sekolah di seluruh Indonesia, akan ada 500 ribu setiap tahunnya anak lulus (dari) Sekolah Rakyat. 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu, jadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungannya," tutupnya.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Sebanyak 63 sekolah berkonsep asrama dan gratis ini akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

Lokasi Sekolah Rakyat tersebut tersebar di berbagai wilayah, yaitu 34 titik di Pulau Jawa, 13 titik di Sumatera, 8 titik di Sulawesi, 3 titik di Bali dan Nusa Tenggara, 2 titik di Kalimantan, 2 titik di Maluku, dan 1 titik di Papua.

Setelah 63 sekolah ini berjalan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat secara bertahap hingga mencapai 100 titik. Ke depannya, program ini ditargetkan hadir di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Simak juga Video: Kompetensi Wajib Calon Kepsek Sekolah Rakyat: Punya Empati-Daya Juang

(akd/ega)