Mensos Cairkan Bansos Total Senilai Rp 10 T, Penerima 16,5 Juta Keluarga

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua kepada 16,5 juta penerima hari ini. Penyaluran bantuan itu menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan.

"Insyaallah per hari ini ada sekitar 16.500.000 KPM (keluarga penerima manfaat) untuk program keluarga harapan dan bansos atau bantuan pangan non-tunai yang disalurkan lewat (bank) Himbara dan juga lewat PT. Pos Indonesia," kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

"Sudah langsung disalurkan sebanyak 16.500.000 itu, nah setelah itu nilainya kira-kira sekitar Rp 10 triliun," lanjutnya.

Gus Ipul menyebut penyaluran bansos kali ini tidak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lagi. Melainkan akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Di mana data ini telah dikelola dengan baik oleh BPS, lalu dilakukan koordinasi pertemuan, dan terakhir kemarin kita koordinasi dan meminta validasi dari BPKP," jelas dia.

Gus Ipul memastikan pemutakhiran data tak akan berhenti. Namun, akan terus membuka pemutakhiran melalui jalur formal dan jalur partisipasi.

"Dengan begitu kalau rutin kita lakukan pemutakhiran dan partisipasi masyarakat luas terlibat dalam kegiatan pemutakhiran ini, insyaallah data ini akan semakin akurat ke depan, data ini akan semakin baik dan juga akan memastikan bahwa program-program bansos akan tepat atau lebih tepat sasaran," imbuh dia.

Gus Ipul menuturkan ada sebanyak 20 juta lebih penerima manfaat yang ditargetkan Kemensos. Namun, 4 juta penerima lainnya masih dalam proses verifikasi.

"Artinya kita ini mengalihkan bansos kepada mereka yang lebih berhak untuk menerima. Nanti akan disalurkan secara keseluruhan secara bertahap," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut data penerima manfaat dalam DTSEN merupakan integrasi dari sejumlah pusat data yang ada. Di antaranya dari DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Pada beberapa bulan yang lalu, per 3 Februari kami sudah berhasil mengintegrasikan beberapa sumber data, terutama dari DTKS, Reksosek, dan P3KE, per 3 Februari itu terintegrasi," tutur Amalia.

Pemutakhiran data, ungkap Amalia, dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari ground check hingga survei lapangan yang di BPS.

"Setelah kami melakukan berbagai updating melalui ground check, hasil-hasil survei BPS, plus data administrasi, kami melakukan rekonsiliasi dengan Dukcapil, dan tentunya hasil rekonsiliasi ini jadi kita harus betul-betul mengidentifikasikan NIK individu yang pas, sehingga ini akan meminimalisir dari ketidaktepatan pensasaran bansos," imbuh Amalia.

Simak juga Video: Zulhas Ungkap Bansos Beras Ditambah Jadi 6 Bulan

(ond/rfs)