Nusron Dorong Implementasi Sertifikasi Aset Tanah Milik Lembaga Keagamaan

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendorong implementasi sertifikasi aset tanah milik lembaga keagamaan dilakukan secara cepat dan konkret.

Hal tersebut disampaikan saat menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara dengan lembaga keagamaan soal percepatan sertifikasi aset tanah milik lembaga keagamaan. Penandatanganan tersebut dilakukan di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis (17/7).

"Tinggal implementasinya. Segera tindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama dan permudah prosesnya di lapangan. Kalau bisa, buat loket khusus untuk lembaga keagamaan supaya jalurnya tidak perlu antre," kata Menteri Nusron saat memberi arahan.

Nusron mengungkapkan tingkat legalisasi aset keagamaan di Indonesia masih rendah. Aset-aset yang belum tersertifikasi ini tersebar di berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, dan lainnya.

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN mendorong percepatan proses melalui tindak lanjut kerja sama yang telah dibangun, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Di tingkat pusat sudah ada MoU dengan MUI dan stakeholder keagamaan lainnya," tuturnya.

Dalam arahannya, Nusron pun menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Agama dalam penyelesaian dokumen tanah wakaf. Sebab, salah satu kendala dalam proses sertifikasi terjadi akibat akta wakaf yang belum terbit.

"Kami mohon kepada Pak Kanwil Kemenag, percepatan penerbitan akta wakaf agar bisa didorong. Tolong carikan SDM terbaik agar proses ini bisa lebih cepat," imbaunya.

Nusron juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dan bergotong royong menjalankan sertifikasi atas tanah wakaf ini. Sebab menurutnya, pemerintah pusat perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait dalam menyelesaikan persoalan ini.

Sebagai informasi, kerja sama yang diresmikan terjalin antara Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara dengan sejumlah organisasi keagamaan, seperti MUI, Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM), Keuskupan Manado, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), dan Gereja Masehi Hari Ketujuh (GMHK) Advent.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Gubernur Sulut, Yulius Selvanus beserta Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay; Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran; Bupati dan Wali Kota se-Sulut; serta jajaran Forkopimda Provinsi Sulut.

(anl/ega)