Perkuat Ketahanan Pangan, Mendagri Dorong Pemda Bentuk BUMD Pangan

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Ia menyebut masih banyak daerah yang belum memiliki cadangan pangan.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Rakor itu juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

"Sejumlah aturan (tentang CPPD) yang sudah disampaikan tadi sudah lengkap, mulai dari undang-undang, hukum PP (Peraturan Pemerintah) hingga Pemendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Tapi, tidak semua daerah mengerjakan itu, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Beberapa bahkan tidak memiliki cadangan sama sekali," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).

Lebih lanjut, Tito juga menyoroti pentingnya kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan. Ia mencontohkan keberhasilan DKI Jakarta dan Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan pangan seperti Food Station dan ID Food.

"Sebenarnya rekan-rekan bisa meniru, mungkin datang ke provinsi yang memiliki atau kabupaten/kota yang memiliki BUMD pangan yang sukses. Kemudian, belajar kenapa mereka bisa sukses," ujarnya.

Tito mengingatkan pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, perencanaan dan intervensi pangan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada isu ketahanan pangan, menganggap bahwa negara yang merdeka bukan hanya terlepas dari penjajah, melainkan juga berdaulat secara ekonomi, termasuk pangan.

"Makanya, Beliau (Prabowo) banyak sekali program mengenai pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis. Anggaran banyak sekali dipakai untuk ketahanan pangan," ucapnya.

Tito pun meminta Pemda agar lebih serius memperhatikan ketahanan pangan, termasuk dengan membentuk BUMD pangan yang bisa belajar dari daerah lain yang sudah berhasil.

Sebagai informasi, sejumlah pejabat turut hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono; serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan.

(akn/ega)