Puan Sebut Pengoplosan Gas Subsidi Kejahatan yang Ancam Keselamatan Rakyat

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal temuan praktik pengoplosan gas bersubsidi di tiga titik kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan menyampaikan keprihatinan atas kasus ini dan meminta pemerintah tak menutup mata terhadap kejahatan yang menyasar rakyat kecil.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, selain merugikan negara, aksi pengoplosan ini juga membahayakan keselamatan jutaan warga yang mengandalkan gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

"Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil," tambahnya.

Sebelumnya, polisi menggerebek tiga gudang pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Selasa (10/6) lalu. Ratusan tabung gas ukuran 12 kg dan 3 kg diamankan. Namun, sayangnya para pelaku berhasil melarikan diri karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas, mereka bahkan menggunakan anjing penjaga untuk mengamankan gudang.

Puan menilai maraknya pengoplosan gas subsidi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat kebijakan subsidi yang sejatinya ditujukan untuk melindungi masyarakat kecil. Ia menyayangkan masih adanya oknum tak bertanggung jawab yang justru mencari keuntungan dengan mempertaruhkan keselamatan warga.

Karena itu, ia mendesak pemerintah agar tidak hanya bersikap reaktif setelah kejadian terungkap, melainkan bertindak tegas untuk mencegah kasus serupa terulang.

"Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini," tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya melibatkan banyak pihak mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.

"Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran," jelasnya.

Puan turut mendorong adanya pembenahan menyeluruh dalam sistem pengawasan LPG subsidi. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi pelacakan serta transparansi data distribusi hingga ke level pengecer.

Kerap kali ia mendapat laporan dari masyarakat soal isi tabung gas yang tidak sesuai, namun mereka bingung harus melapor ke mana. Hal ini, menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan subsidi.

"Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini," tuturnya.

Untuk itu, ia mendorong dibentuknya satuan tugas lintas kementerian yang mampu merespons cepat setiap dugaan penyimpangan dalam program gas bersubsidi. Ia berharap praktik-praktik nakal semacam pengoplosan segera dihentikan secara tuntas.

"Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi," jelasnya.

"Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil," pungkas Puan.

Lihat juga Video Polisi Bongkar Sindikat Oplos Elpiji 3 Kg 'Disuntikkan' ke Tabung 12 Kg

(ega/ega)