5 months ago
60
Jakarta -
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD (pemilu nasional) akan dipisah dengan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (pemilu daerah atau lokal). MK juga memutuskan pemilu daerah dilaksanakan serentak paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional.
Keputusan MK ini berangkat dari gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada. Perludem meminta agar Pemilu untuk tingkat nasional dipisah dan diberi jarak 2 tahun dengan Pemilu tingkat daerah.
Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 135/PUU-XXII/2024. Perludem mengajukan gugatan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam salah satu keputusannya, MK tidak akan menentukan secara spesifik jarak waktu pemilu nasional dan pemilu daerah akan diselenggarakan. Namun, MK berpendapat jarak waktu tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu yang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Dengan demikian, MK menentukan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden harus digelar berjarak dengan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Adapun MK berpendapat jarak tersebut paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden. Amat putusan berkaitan dengan jarak pemilu tersebut disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo pada sidang yang digelar Kamis (26/6) kemarin.
"'Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden'," kata Suhartoyo membacakan amar putusan.
Dengan demikian, keputusan MK ini membuka peluang Pilkada atau pemilu daerah berlangsung pada 2031 mendatang atau 2 tahun setelah pemilu nasional 2029.
Sebagai informasi, pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD sebelumnya digelar pada 2024 yang lalu. Maka, pemilu selanjutnya akan digelar kembali 5 tahun mendatang atau pada 2029.
Putusan MK Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Dipisah
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.
"Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai," ujar Ketua MK Suhartoyo mengucapkan Amar Putusan, Kamis (26/6).
"'Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden'," lanjutnya.
Tonton juga "MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Diselenggarakan Terpisah" di sini:
(maa/imk)
Related
Respons Istri Usai Sekjen PDIP Hasto Divonis 3,5 Tahun Penja...
Penulisan Ulang Sejarah Lanjut, Uji Publik Digelar Bareng Pa...
Di DPR, WNI Selebgram Cerita Diinterogasi di Markas Intel My...
Kapolda Metro Cek Pengamanan Sidang Vonis Hasto Kristiyanto ...
Hakim Tepis Hasto soal Kekuatan Besar Pengaruhi Kasusnya: Kl...
Hal Memberatkan Vonis 3,5 Tahun Penjara Sekjen PDIP Hasto Kr...
Andre Rosiade Salurkan Ribuan Beasiswa Program Indonesia Pin...
Panglima TNI Resmikan Tugu Helikopter di Bogor, Ungkap Cerit...
Beri Rp 400 Juta, Hasto Terbukti Punya Peran Penting di Kasu...
Korban Tipu-tipu Kontrakan Fiktif Capai Puluhan Orang, Kerug...
Ini Alasan Puluhan Guru di Pandeglang Gugat Cerai Pasangan U...
Andra Soni Perintahkan OPD Susun Draf Pergub Lindungi Masyar...
Jokowi Sebut Ada Orang Besar Back Up Polemik Ijazah Palsu: S...
Perang Thailand-Kamboja, Legislator Minta Pemerintah RI Perk...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara!
Prabowo Nyaman di Tengah PKB, Dasco Bilang Teman Koalisi Akt...
Titik Terang Kematian Diplomat Kemlu, Polisi Terima Hasil La...
Pertimbangan Hakim Nyatakan Hasto Terbukti Beri Suap untuk P...
RIGHT SIDEBAR TOP AD
Popular
KY Usulkan 25 Hakim Dijatuhi Sanksi Ringan-Berat Selama Janu...
Selain di Teras, Siswa SD di Pandeglang Juga Belajar di Bawa...
Kapolda Metro Cek Langsung Demo Ojol di Patung Kuda
Polisi Tangkap 157 Pelaku Premanisme di Jaktim, 20 Orang Dit...
