Saran Pegiat HAM untuk MPR for Papua yang Hendak Atasi Konflik Papua

Jakarta -

MPR for Papua masih menunggu arahan dari pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian konflik di Papua. Mantan Komisioner Komnas HAM sekaligus pakar terkait isu HAM di Papua, Amiruddin Al Rahab, menilai MPR for Papua semestinya melangkah lebih dulu.

"MPR for Papua menunggu arahan pemerintah. Itu ada baiknya. Tapi tidak cukup. Yang diperlukan oleh Papua saat ini, MPR melangkah dengan kewenangan lembaga, itu kan ada DPR dan DPD," kata Amir kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

Dia menyarankan agar MPR for Papua membuat keputusan terkait langkah-langkah penyelesaian konflik. Sebab, menurutnya, inisiatif ini seharusnya datang dari legislatif, bukan pemerintah.

"Pertama, MPR itu membuat keputusan MPR mengenai langkah-langkah penyelesaian Papua yang diikuti pemerintah. Apa saja langkah-langkah yang diusulkan itu. Sehingga jadi diskusi di pemerintah dan masyarakat. Masak pemerintah mengarahkan legislatif?" ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengusulkan agar MPR for Papua duduk bersama dengan kepala daerah di Papua. Kepala daerah inilah, katanya, yang lebih paham masalah di lapangan.

"Kedua, usul saya, ada baiknya MPR For Papua itu mengambil tindakan, pertama, duduk bersama dengan 6 Gubernur dan 42 kepala daerah kabupaten/kota. Karena yang paling tahu lapangan ya kepala daerah itu," ungkapnya.

Terakhir, dia menyarankan agar MPR for Papua mengundang instansi terkait. Dari diskusi itu nanti, MPR for Papua bisa menyusun pokok pemikiran untuk mengurai konflik di Papua.

"MPR for Papua mulai mengundang instansi pemerintah, bicara dengan mereka. Misalnya TNI, Polri, Mendagri, Menteri HAM atau Komnas HAM misalnya. Untuk menyusun pokok-pokok pemikiran mereka," katanya.

MPR for Papua Tunggu Arahan Presiden

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua for Papua MPR RI, Yorrys Raweyai, menunggu arahan dari pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian konflik di Papua. Yorrys mengatakan konflik di Papua telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa tanda-tanda mereda.

"Tinggal sekarang pemerintah pusat dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini, apa arahnya yang bisa kita pakai sebagai guidance untuk menyelesaikan Papua," kata Yorrys di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

"Karena dalam satu minggu atau dua minggu terakhir ini kan eskalasinya cukup meningkat, dengan korban yang cukup banyak, terutama pengungsi yang sekarang ini jadi persoalan penting," sambungnya.

Dia mengatakan saat ini banyak pengungsi yang keluar dari daerah masing-masing. Dia pun meminta kejelasan pemerintah mengenai penyelesaian konflik di Papua.

"Ini pengungsi dari mana-mana mereka keluar dari kabupaten dan tidak tahu ada yang hidup di hutan, ada yang nampung di keluarga-keluarga, dengan tidak ada kepastian arah, kepastian ini mau apa sebetulnya," ujarnya.

Yorrys menekankan pentingnya evaluasi total terhadap pendekatan keamanan di Papua. Dia mengatakan kebijakan pengerahan aparat non-organik yang dinilainya justru menambah trauma dan memperkuat stigma bahwa masyarakat Papua hanya dijadikan objek pengamanan, bukan subjek kemanusiaan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma, membacakan pernyataan sikapnya mengenai konflik bersenjata di wilayah-wilayah bagian pegunungan seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, dan beberapa wilayah lainnya beberapa waktu terakhir.

(rdp/fjp)