Tom Lembong: Larangan Impor Gula Kristal Putih, Bukan Gula Kristal Mentah

Jakarta -

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyebut impor gula kristal mentah (GKM) tidak dilarang saat masa panen. Tom menyebut larangan impor dilakukan pada gula kristal putih (GKP).

Hal itu disampaikan Tom Lembong saat menanggapi kesaksian Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen serta eks Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah. Keduanya dihadirkan jaksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi importasi gula, terdakwa Tom.

"Yang Mulia, saya harus membantah atau menyangkal, sekali lagi bahwa larangan impor gula di musim panen atau musim giling itu hanya berlaku untuk impor gula putih, bukan untuk importasi gula mentah," kata Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

Tom mengatakan larangan itu hanya berlaku pada 2004 dan sudah dicabut pada 2015. Dia menyebut larangan impor pada 2015 ialah GKP bukan GKM, sementara pada 2016 larangan semua impor gula tidak lagi berlaku.

"Kedua bahwa larangan tersebut hanya berlaku melalui Kepmenperindag 527 tahun 2004, dan itu sudah dicabut di Desember 2015, dengan kamu menerbitkan Permendag 117 yang sudah tidak lagi memuat impor gula apapun di musim giling atau musim panen petani tebu. Jadi, untuk semua impor gula di 2016 larangan impor gula di musim giling sudah tidak berlaku. Karena untuk 2015, yang dilarang untuk diimpor saat musim giling adalah gula putih, bukan gula mentah," ujarnya.

Sebelumnya, jaksa mengungkap keterlibatan Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula yang merugikan negara Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait.

Tom Lembong pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(mib/azh)