6 months ago
43
Jakarta -
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menanggapi polemik usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto. Yorrys meyakini usulan itu pasti menuai pro dan kontra.
"Pemerintah punya itu sendiri, kemudian mereka akan melihat aspirasi-aspirasi masyarakat, kemudian dengan parameter yang dipakai, saya kira lihat hasil akhir nanti bagaimana dari pemerintah," kata Yorrys di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Yorrys meyakini pemerintah akan melihat aspirasi-aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal yang wajar jika terjadi pro dan kontra dalam setiap usulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan pasti pemerintah akan menampung semua aspirasi, tapi ini dalam demokrasi kalau semua bilang setuju saja komunis namanya, harus pasti ada pro dan kontra. Kemudian kita sekarang aja ijazah aja belum selesai kan," ujarnya.
Sebelumnya, Sejumlah aktivis dari berbagai pergerakan tahun 1998 menggelar diskusi mengenang peristiwa Reformasi. Salah satu yang jadi bahan diskusi mengenai wacana pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto.
Diskusi ini mengangkat tema 'Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?'. Acara diskusi ini berlangsung hari ini, Sabtu (24/5), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan.
Salah satu perwakilan aktivis 98, Mustar Bonaventura, menjelaskan wacana pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto menjadi sorotan. Mustar menyebut aktivis 98 sepakat menolak wacana tersebut.
"Ini adalah peringatan, bukan cuma berkumpul, tapi adalah peringatan. Menurut kami, adanya wacana atau ide akan dianugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak," kata Mustar.
Dia menjelaskan para aktivis 98 menolak wacana tersebut karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. "Kami keberatan dan ini adalah jauh dari nilai-nilai dari yang kita perjuangkan lahirnya dulu reformasi di tahun 98," ujar Mustar.
(amw/maa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
