Wamen ATR/BPN: Pembangunan Infrastruktur Perlu Tanah dan Kepastian Hukum

Jakarta -

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kebijakan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Pembangunan infrastruktur memerlukan tanah. Namun tanah memerlukan kepastian hukum, aksesibilitas, zonasi yang tepat, serta harmonisasi dengan aspek lingkungan dan sosial," ungkap Ossy dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

"Karena itu, kami di Kementerian ATR/BPN tengah berupaya mewujudkan satu kebijakan tata ruang terpadu, yakni pendekatan menyeluruh yang menyatukan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, dan tujuan pembangunan ke dalam satu sistem tata kelola yang komprehensif," imbuhnya.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menyampaikan keynote speech dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6).

Dalam pidato berjudul 'Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure', Ossy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh didasarkan semata pada pertimbangan teknis. Sebaliknya, infrastruktur harus dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Ia mencontohkan pentingnya membangun infrastruktur publik seperti konektivitas untuk wilayah yang kurang terlayani, fasilitas kesehatan di lokasi prioritas, dan hunian terjangkau yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

Selain itu, Ossy juga menyoroti aspek ketahanan infrastruktur terhadap risiko jangka panjang, seperti perubahan iklim dan bencana alam. Dalam konteks ini, tata ruang menjadi instrumen penting untuk mitigasi risiko.

"Kami telah mulai melakukan langkah-langkah seperti pemetaan wilayah rawan banjir dan gempa, penyusunan regulasi zonasi yang membatasi permukiman di kawasan risiko tinggi, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota-kota besar," jelasnya.

"Kami menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan, namun komitmen untuk terus memperbaiki kebijakan ini tidak akan berhenti." lanjut Ossy.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan jika lebih dari 70 persen rakyat Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2045.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, AHY akan menyediakan berbagai fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang disebut dengan Livable and Resilient Cities.

"Kita berinvestasi pada perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, serta pengendalian banjir dan pengelolaan sampah," kata AHY.

"Dengan semangat ekonomi sirkular, kami mendorong transformasi pengelolaan sampah menjadi pembangkit energi, bahan baku industri, dan sumber ekonomi masyarakat lokal," lanjut AHY.

AHY menyebut langkah tersebut tak hanya mengurangi beban lingkungan, ini juga membuka peluang investasi baru di sektor waste to energy dan daur ulang berskala industri.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan pentingnya pendekatan transit-oriented development (TOD) di kota-kota besar.

Sebagai informasi, ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara sahabat, anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Kepala Daerah, pimpinan dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan.

Lebih dari 7.000 peserta tercatat mengikuti kegiatan ini, berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

Konferensi ini juga dihadiri oleh investor dan lembaga pembiayaan internasional terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

(akd/akd)