Warga Bisa Minta Rekaman CCTV JAKI untuk Lapor Ke Polisi Jika Terjadi Kriminal

Jakarta -

Pemprov Jakarta menyebut bahwa warga dapat meminta akses rekaman kamera pengawas (CCTV) milik Pemprov melalui aplikasi JAKI apabila menjadi korban atau saksi tindak kriminal di ruang publik. Seluruh CCTV yang tersebar di berbagai titik sudah terintegrasi dengan dasbor pengawasan yang dipantau petugas setiap saat.

"Kalau ada kasus seperti kecopetan atau tindak kriminal lain, masyarakat bisa lapor ke polisi, dan jika kejadiannya terekam CCTV, kami bisa bantu berikan rekamannya sebagai alat bukti," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

Dashboard pemantauan akan tersedia di kelurahan. Pempro juga berencana membuka akses monitoring di tingkat kelurahan agar masyarakat dan petugas piket bisa ikut memantau kondisi lingkungan secara langsung.

"Nantinya dasbor pemantauan akan tersedia di kelurahan. Dari sana, petugas kelurahan dan warga seperti dari FKDM bisa ikut mengawasi. Ini memperkuat partisipasi publik dalam menjaga keamanan lingkungan," ujar Budi.

Pemprov DKI juga mengintegrasikan sistem pengaduan Lapor Warga melalui aplikasi JAKI, yang kini menjadi kanal utama pengaduan masyarakat dengan tingkat respon yang tinggi. Budi memastikan bahwa data pelapor dijamin kerahasiaannya, dan laporan yang tidak ditindaklanjuti dalam enam hari akan berdampak langsung pada kinerja pegawai yang bersangkutan.

"Kami mendorong warga memanfaatkan JAKI karena sistemnya cepat, ada geotagging, dan terhubung langsung ke OPD. Transparansi dan akuntabilitas kami jaga melalui sistem ini," tambahnya.

Penambahan 100 CCTV ini merupakan langkah awal dari kajian lanjutan yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI terkait kebutuhan kamera pengawas di seluruh wilayah Jakarta. Ke depannya, penambahan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan ketersediaan anggaran.

"Saat ini, lebih dari 91% laporan masyarakat masuk melalui JAKI, yang dikelola oleh Jakarta Smart City di bawah Diskominfotik. Dengan penambahan fitur baru dan integrasi CCTV, aplikasi ini kian menjadi alat utama komunikasi antara warga dan Pemprov DKI," kata Budi.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta meluncurkan 100 unit kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di berbagai taman kota dan wilayah rawan bencana hingga RT dan RW. Penambahan ini menjadi bagian dari strategi penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk meningkatkan keamanan dan respon cepat di ruang publik.

Peluncuran itu dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta Pusat pada Rabu (28/5). Pramono mengatakan saat ini terdapat 1.500 CCTV, dengan adanya penambahan 100 CCTV tersebut.

"Memang kita sebenarnya CCTV secara keseluruhan 1.400 tambah 100 jadi 1.500 di tempat-tempat strategis, termasuk di 12 taman yang baru kita buka 24 jam," kata Pramono.

Simak juga Video: Ambisi Jakarta Tembus Top 50 Kota Global di 2029

(bel/eva)